Pages

Tuesday, April 12, 2011

Hak-hak terdakwa

Prinsip-Prinsip Proses Peradilan Yang Adil (Fair Trial)

Prinsip-Prinsip Fair Trial yang wajib diketahui setiap orang: 1). Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi serta larangan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang; 2) Hak untuk mengetahui alasan penangkapan dan penahanan; 3) Hak atas bantuan hukum; 4) Hak untuk menguji penangkapan dan penahanan; 5) Asas praduga tidak bersalah (presumtion of innocence); 6) Hak untuk diajukan dengan segera ke hadapan hakim dan persidangan; 7) Asas persamaan dimuka hukum (equality before the law); Larangan atas penyiksaan; 9) Hak atas Pemeriksaan yang adil dan terbuka; 10) Hak untuk segera diberitahukan bentuk dan penyebab tuduhan pidana diberikan; 11) Hak untuk mendapatkan waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan; 12) Hak untuk membela dirinya sendiri atau melalui penasehat hukum; 13) Hak untuk memeriksa para saksi yang memberatkan dengan porsi yang sama; 14) Hak untuk mendapatkan penerjemah secara gratis; 15) Larangan untuk memaksa seseorang memberikan keterangan yang akan memberatkan dirinya sendiri (self-incrimination)

# Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan

Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan

Apa itu penyelidikan?Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 1ayat (5) KUHAP). Penyidikan sendiri adalah: serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1(2) KUHAP).

Hak atas Bantuan Hukum

Seorang tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dan pada tiap tingkat pemeriksaan demi kepentingan pembelaan (pasal 54 KUHAP), yang dipilih sendiri olehnya (pasal 55 KUHAP). Selanjutnya tersangka/terdakwa yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka (pasal 56 ayat (1) KUHAP). Pemberian bantuan hukum ini diberikan secara cuma-cuma (pasal 56 ayat (2) KUHAP). Hak atas bantuan hukum juga diatur dalam Pasal 37 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal ini pemberi bantuan hukum yang dimaksud adalah advokat.

# Hak ? Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan

Hak ? Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan

Hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan persidangan, dikelompokkan dalam 3 tahap, yakni: 1) Permulaan persidangan (dimulai pada saat pembacaaan dakwaan hingga putusan sela); 2) Pada acara pemeriksaan; 3) Akhir persidangan, dimulainya tuntutan hingga pembacaan vonis.

Hak-hak terdakwa dalam persidangan: 1) mendapatkan bantuan hukum; 2) ditunjuk penasihat hukum pada kasus tertentu yang diberikan cuma-cuma; 3) bantuan juru bahasa (bagi yang tidak mengerti bahasa Indonesia); 4) bantuan penterjemah yang memahami dan dapat berkomunikasi dengan tuna rungu atau tuna wicara (bagi terdakwa tuna wicara atau tuna rungu). Selain itu, untuk kepentingan pembelaan terdakwa berhak mendapat surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan

Apa yang Dimaksud Dengan Upaya Hukum?

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang (pasal 1 butir 12 KUHAP)

# Upaya Hukum Biasa
# Upaya Hukum Luar Biasa
# Upaya Grasi

Upaya Hukum Biasa

Upaya Hukum Biasa terdiri dari: 1) Banding, yaitu alat hukum (rechtsmiddel) yang merupakan hak terdakwa atau juga hak penuntut umum untuk memohon, supaya putusan Pengadilan Negeri diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi; 2) Kasasi, yaitu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung (MA) untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan-pengadilan terdahulu dan ini merupakan peradilan terakhir.

Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana upaya hukum biasa tidak dimungkinkan lagi dilakukan. Upaya hukum luar biasa terdiri dari: a. Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung, dapat diajukan atas semua keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kecuali terhadap putusan MA (dalam tingkat kasasi). Kasasi demi kepentingan hukum didasarkan pada pasal 259 KUHAP; b. Peninjauan Kembali. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali. Alasan mengajukan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu: a. terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; b. apabila dalam belbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Upaya Grasi

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden (pasal 1 ayat (1) UU No. 22/2002 tentang Grasi). Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa: a. peringanan atau perubahan jenis pidana; b. pengurangan jumlah pidana; atau c. penghapusan pelaksanaan pidana (pasal 4 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi)

Apa Yang Dimaksud Dengan Praperadilan

Praperadilan merupakan wewenang khusus yang dimiliki pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus: a. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan; b. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Tersangka berhak mengajukan permohonan praperadilan melalui pengadilan negeri tentang sah atau tidak syahnya penangkapan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan terhadap dirinya (pasal 77 huruf (a) KUHAP).

No comments:

Post a Comment

silahkan komen untuk kemajuan bersama